Jusriani perempuan berusia 50 tahun pemilik warung
nasi di Pasar Induk Rau Kota Serang, sakit usai dagangan di warung nasi
miliknya diangkut Satpol PP Kota Serang. Karena dinilai telah melanggar
Perda Wali Kota yang membuka rumah makan di Bulan Ramadan di siang hari.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku prihatin terhadap langkah penertiban dan razia warung makan yang dilakukan Satpol PP di Serang, Banten. Menurutnya beberapa pihak harus saling menghormati warga yang non muslim.
"Semua masyarakat dukung termasuk saya dukung (tetap berjualan di bulan puasa). Bahwa siang hari bulan puasa ada 3 pihak ditentukan tidak boleh berpuasa, tidak beragama Islam, Islam lagi sakit atau Islam lagi musafir. Sebenarnya warung waktu tentu terbatas bisa jualan," kata JK usai hadiri peluncuruan buku di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (12/6).
Menurutnya, pemerintah daerah tak perlu mengubah Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pekat dan razia. Yang penting, setiap warung makan yang buka harus tertutup selama bulan ramadan.
"Aturan sudah ada sejak puluhan tahun, jangan terbuka," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Satpol PP dalam menertibkan warung makan tidak terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, Tjahji meminta direktur Satpol PP Kemendagri menegur Satpol PP di seluruh Indonesia.
"Bahwa dalam melaksanakan keputusan/instruksi kepala daerah atau melaksanakan mengamankan perda di daerah untuk bersikap simpatik, mengedepankan penyuluhan. Tidak 'over akting' yang menimbulkan ketidak simpatiknya masyarakat kepada pemerintahan baik pusat maupun daerah harus intropeksi," kata Tjahjo dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (12/6).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku prihatin terhadap langkah penertiban dan razia warung makan yang dilakukan Satpol PP di Serang, Banten. Menurutnya beberapa pihak harus saling menghormati warga yang non muslim.
"Semua masyarakat dukung termasuk saya dukung (tetap berjualan di bulan puasa). Bahwa siang hari bulan puasa ada 3 pihak ditentukan tidak boleh berpuasa, tidak beragama Islam, Islam lagi sakit atau Islam lagi musafir. Sebenarnya warung waktu tentu terbatas bisa jualan," kata JK usai hadiri peluncuruan buku di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (12/6).
Menurutnya, pemerintah daerah tak perlu mengubah Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pekat dan razia. Yang penting, setiap warung makan yang buka harus tertutup selama bulan ramadan.
"Aturan sudah ada sejak puluhan tahun, jangan terbuka," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Satpol PP dalam menertibkan warung makan tidak terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, Tjahji meminta direktur Satpol PP Kemendagri menegur Satpol PP di seluruh Indonesia.
"Bahwa dalam melaksanakan keputusan/instruksi kepala daerah atau melaksanakan mengamankan perda di daerah untuk bersikap simpatik, mengedepankan penyuluhan. Tidak 'over akting' yang menimbulkan ketidak simpatiknya masyarakat kepada pemerintahan baik pusat maupun daerah harus intropeksi," kata Tjahjo dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (12/6).
Sumber: Merdeka.com